Tulang Bawang Barat (RN) – Sikap tegas yang disampaikan komisi III Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tulang Bawang Barat provinsi Lampung Faisol.SH meminta kepada kepala Dinas PUPR setempat Iwan mursalin untuk melakukan black list daftar hitam terhadap kontraktor,”nakal “perlu mendapatkan apresiasi positif.
Hal itu disampaikan Ahmad Basri ketua kajian kritis kebijakan publik pembangunan (K3PP) kabupaten Tubaba pihaknya mengutarakan sangat peng’apresisai sikap tegas yang disampaikan komisi lll paisol.SH, menyikapi kerusakan tujuh kegiatan proyek jalan yang dibangun Dinas PUPR Tubaba pada tahun 2021 yang baru berjalan enam bulan dinikmati masyarakat sudah mengalami kerusakan, jumat (10/6/2022)
“Sikap tegas komisi lll itu mencermin sesuatu yang melekat dari seorang anggota dewan pada tugas seorang legislatif pada bidang pengawasan pembangunan yang ada di bumi ragom sai mangi wawai ini tentu dengan maksud agar semua pembangunan yang dilaksanakan oleh rekanan bisa menghasilkan berkualitas yang baik sehingga bisa benar-benar memberikan azaz manfaat kepad masyarakat,”jelasnya
Ahmad basri,aktivis jebolan ilmu sosial politik Universitas muhammadiyah jogjakarta tahun 1797 itu juga menyatakan sikap dari seorang wakil rakyat meminta untuk black list daftar hitam para kontraktor nakal dan tidak profesional mempertegas asumsi lama bahwa dinas PUPR tidak profesional menjalankan amanah yang diberikannya.
“Lebih tegas lagi sesungguhnya dinas PUPR pada umumnya tempat berdiamnya prilaku buruk kolusi kolutif nepotisme pada proyek – proyek pembangunan fisik infrastruktur,” terangnya.
Sangatlah wajar jika kita melihat realitas empiric dilapangan proyek – proyek pembangunan yang dipayungi oleh dinas PUPR tidak memiliki kualitas proyek.
“Bisa dilihat hanya hitungan hari bulan mungkin sudah amburadul tidak karuan bentuknya. Proyek dikerjakan asal asalan asal jadi tanpa kualitas mutu. Masyarakat yang seharusnya bisa menikmati dalam jangka waktu lama,”tuturnya.
Dia juga menyatakan setiap tahun proyek yang dikelola oleh dinas PUPR nilainya cukup besar milyaran namun uang tersebut hanya melayang begitu saja. Penyebabnya jelas tidak ada nya parameter profesional pada bidang pengawasan pembangunan didinas tersebut.
“Kita menilai Dinas PUPR Tubaba Seakan akan Terkesan membiarkan kontraktor begitu saja tanpa sedikitpun pengawasan yang ketat. Kalaupun ada sebatas formalitas basa basi semata,” cetusnya.
Ahmas Basri juga menambahkan bahwa pihaknya menduga disenyalir ada “oknum ” didinas PUPR yang juga bermain merangkap sebagai kontraktor proyek pembangunan. Jika ini benar maka telah melakukan sebuah pelanggaran berat sebagai seorang ASN.
“Jika terbukti ada aknum ASN di dinas terkait bermain proyek Hukumannya tidak ringan jika sampai merugikan keuangan negara bisa kena sangsi dipecat dari ASN, hal itu adalah sebuah konsekuensi hukum yang diterima.
“Hemat saya sangat sederhana semakin banyak mengelak dan membantah atas penemuan dari komisi III DPRD disetiap hearing pembangunan maka semakin jelas kebohongan yang akan banyak terungkap didalam proyek proyek dinas PUPR,” Pungkasnya. (Hendi)
