infogeh.net, Opini – Bila sering melakukan diskusi dengan praktisi, para politisi dan akademisi, biasanya kita selalu mendapatkan berbagai informasi dan tambahan pengetahuan.
Khususnya dengan segala hal yang kaitannya pada efektifitas sebuah kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah. Baik itu Pusat maupun Daerah.
Sebenernya bila dicermati, yang dibahas yaa masih berkutat pada hal itu-itu saja sih.
Tentang segala permasalahan yang di hadapi, potensi yang dipunya, kemudian menentukan skala prioritas mana dulu yang harus di lakukan.
Bila kita runut, permasalahan di Negara ini, atau okelah kita fokuskan di Provinsi Lampung
Problem yang dihadapi daerah kita, bila saya rangking dalam “top five isue”, pasti tidak akan jauh-jauh pada permasalahan kemiskinan, infrastruktur, keamanan, pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Yaa meskipun sudah barang tentu Pemerintah Provinsi memiliki data-data yang lebih valid dan pastinya telah melakukan kajian serta analisa tersendiri terkait dengan problem yang dihadapi Provinsi Lampung.
Tapi apapun “top five isue” itu, catatan kritisnya adalah, Pemerintah Provinsi Lampung dan tentunya dengan 15 jajaran Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada, harus duduk bersama dan melakukan kajian, analisa mendalam untuk menentukan skala prioritas kerja. Permasalahan mana dulu yang akan diselesaikan, seperti apa caranya menyelesaikannya dengan melihat segala potensi dan peluang yang ada. Saya pikir itu hal ini yang menjadi fokus pembahasannya.
Beberapa hari yang lalu, sempat ada yang menyindir tentang konsep pembangunan yang berkelanjutan.
Ini tentu amat erat kaitannya dengan kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin di Provinsi Lampung yang terkesan menerapkan pola ON OFF setiap kali adanya perganitian kepemimpinan.
Masih sangat jelas terlihat dengan mata kepala kita, dimana rencana pembangunan Kota Baru Bandar Negara sebagai pusat pemerintahan baru Provinsi Lampung yang digawangi oleh Sjachroedin ZP saat masih menjadi gubernur Lampung 10 tahun yang lalu, sampai saat ini belum jelas keberlangsungannya. Padahal tidak sedikit dana rakyat yang telah ditumpahkan disana.
Ini kita belum bahas, kabar teropong bintang, perpustakaan daerah, dan lain sebagainya.
Bagi masyarakat, sebenarnya sederhana.
Jangan sampai apa yang sudah direncanakan, bahkan sudah mulai dijalankan itu, pada akhirnya tidak jelas keberlangsungannya.
Karena pastinya dalam merumuskan satu kebijakan, proses kajian, analisa sebelum kebijakan itu diberlakukan, tentu melewati sebuah proses yang panjang.
Kalaupun dirasa satu kebijakan yang telah dibuat oleh pemimpin sebelumnya, tidak pas.
Tapi itu sudah berjalan. Kan tinggal dilakukan evaluasi, lalu diberlakukan kebijakan baru yang masih berkaitan. Sehingga tadi, uang rakyat sudah teralokasikan, tapi nilai kemaslahatannya tidak didapat.
Jangan juga, mohon maaf, seperti ada prilaku balas dendam di setiap kebijakan pemimpin yang ada sekarang terhadap kebijakan pemimpin sebelumnya.
Yang pasti, siapapun yang memimpin, masyarakat hanya mengharapkan, seiring berjalannya waktu, itu berbanding lurus dengan kemajuan dan kemakmuran daerah.
Malu juga kita, bilamana usia sebuah Provinsi, Kota dan Kabupaten sudah diangka puluhan, bahkan ratusan tahun. Ditambah lagi sudah berkali-kali terjadi perganitian kepemimpinan, tapi yaa masih gini-gini aja kondisinya.
*Penulis adalah penikmat kopi tubruk robusta, saat ini menjabat sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Indonesia Provinsi Lampung.
