infogeh.net, opini – Pandemi Covid 19 memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional. Sempat anjlok pada pertengahan tahun 2020, bergeliat pada triwulan I dengan kontraksi 0,74% dan tumbuh pada triwulan II tahun ini sebesar 3,21% (q to q) atau tumbuh 7,07% secara year on year. Pada triwulan III seiring pemberlakukan PPKM bertahap, maka pertumbuhan perekonomian nasional diperkirakan tidak se-atraktif triwulan sebelumnya, diperkirakan tumbuh 4% – 5%. Hal ini terjadi karena aktivitas pergerakan masyarakat yang memang dibatasi guna menekan laju penyebaran Covid-19, dan tentunya berefek pada melambatnya pertumbuhan ekonomi.
Berbagai negara termasuk juga Indonesia, menjadikan APBN sebagai tools pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional. Ketika aktivitas ekonomi masyarakat terganggu dengan adanya pandemi, pemerintah menitikberatkan tiga prioritas utama yakni pemulihan kesehatan, menjaga kemampuan konsumsi masyarakat dan menjaga daya tahan ekonomi nasional. Formulasi kebijakan APBN memiliki andil besar menahan dampak pandemi saat ini dan akan terus memainkan perannya di masa yang akan datang. Melalui berbagai program perlindungan sosiali, program pemulihan kesehatan, program penguatan usaha kecil dan mikro dan berbagai subsidi yang digelontorkan, diharapkan mampu membantu masyarakat terdampak pandemi sekaligus memulihkan ekonomi dan kesehatan nasional. Penyaluran anggaran menjadi tugas penting Ditjen Perbendaharaan melalui Kanwil Ditjen perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sampai saat ini (22/10), kasus Covid-19 global mencapai 243,7 juta kasus, sedangkan Indonesia mencapai 4,95 juta kasus. Seiring gencarnya vaksinasi yang dilaksanakan disertai penerapan PPKM, kasus harian dan tingkat kematian Indonesia jauh menurun hingga penambahan kasus harian mencapai 769 kasus/hari. Namun, seluruh masyarakat diharapkan tetap meningkatkan dan senantiasa disiplin protokol kesehatan 3T (testing, tracing, dan treatment) dan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas).
Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan varian Delta.
Realisasi program PEN sampai dengan 22 Oktober 2021 (Data Konpers APBN Kita Kemenkeu), secara nasional mencapai Rp433,91 triliun atau 58,3 persen dari pagu. Adapun realisasi anggaran kluster kesehatan mencapai Rp116,82 triliun atau mencapai 54,3% yang dipergunakan untuk vaksinasi gratis, insentif nakes, peningkatann fasilitas kesehatan nasional, biaya perawatan pasien Covid-19, maupun bantuan iuran JKN bagi warga miskin.
Sementara itu, pada sektor perlindungan sosial telah terserap anggaran mencapai Rp125,1 triliun atau 67% dari pagu. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa program perlinsos ditujukan untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi diantaranya pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Tunai (BST), Kartu prakerja, bantuan kuota internet, subsidi listrik, bantuan subsidi upah/guru, dan bantuan beras. Sedangkan untuk program prioritas terealisasi sebesar Rp68,07 triliun untuk Program Padat Karya K/L, Pariwisata, TIK, Kawasan Industri, Ketahanan Pangan dan Fasilitas Pinjaman Daerah.
Selain itu, pemerintah juga mendukung dunia usaha melalui dukungan UMKM dan korporasi, serta pemberian berbagai insentif usaha. Dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi sebesar Rp63,2 triliun yang sebagian diantaranya dipergunakan untuk bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) sebesar Rp15,24 triliun untuk 12,7 juta usahawan mikro. Selain itu program ini menyalurkan anggaran untuk bantuan PKL, termasuk subsidi bunga, IJP UMKM, serta subsidi bunga KUR/non-KUR. Terakhir, negara memberikan insentif usaha melalui alokasi anggaran Rp60,7 triliun berbentuk keringanan pajak yang diberikan sebagai upaya pemerintah mendorong perekonomian nasional terus bergerak.
Peranan Milenial Dalam Mengawal APBN
Dampak pandemi dirasakan oleh seluruh daerah di Indonesia. Demikian juga dengan Lampung yang menjadi pintu masuk pergerakan masyarakat di pulau sumatera. Efek pandemi dirasakan hingga pelosok sang bumi ruwa jurai. Oleh karenanya, APBN juga menjangkau masyarakat Lampung guna menopang kehidupan dan usaha warga yang terdampak pandemi.
APBN terus memainkan perannya mendorong daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk terus bertahan dan bangkit melalui pandemi. Dengan dukungan dana desa yang alokasi anggarannya sebagian di salurkan untuk perlindungan sosial dan tentunya APBD di seluruh daerah Lampung yang melakukan refocussing penanganan kesehatan di daerah dan pemulihan ekonomi lokal, maka hal tersebut diharapkan dapat membantu seluruh warga untuk kuat melalui pandemi.
Gelontoran APBN masa pandemi yang demikian besar tentu perlu partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga dapat disalurkan dengan tepat, cepat dan transparan. Oleh karena itu, pelibatan generasi milenial yakni mahasiswa dan pelajar, perlu terus didorong bersama. Harapannya, anak-anak muda di Indonesia, khususnya Lampung, dapat memberi kontribusinya dalam mengawal APBN yang disalurkan oleh pemerintah.
Kontribusi generasi milenial tersebut dapat dimainkan melalui pembentukan kaukus generasi milenial peduli APBN dan membangun sinergi dan koordinasi lintas organisasi untuk melakukan pendampingan penyaluran bantuan negara selama pandemi. Kaukus generasi peduli APBN tersebut dapat juga melakukan kajian-kajian teknis sehingga dapat memberikan berbagai masukan dalam peningkatan kualitas data penerima bantuan melalui pemutakhiran DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Kedua, dengan seluruh kemampuan dan potensi yang di miliki generasi milenial, peran selanjutnya yang dapat dimainkan yakni melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas UMKM penerima bantuan APBN. Pelaku UMKM perlu didampingi dalam melakukan packaging dan promosi produknya. Anak-anak muda peduli APBN perlu terlibat aktif mengedukasi pelaku UMKM sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan dapat menjangkau potensi pasarnya secara spesifik. Akhirnya, UMKM Indonesia bukan hanya mampu bertahan menghadapi pandemi, tapi juga mampu tumbuh menggerakkan perekonomian nasional maupun lokal. Bukankah beberapa waktu lalu Presiden RI Jokowidodo telah meresmikan bendungan way sekampung di Lampung. Komunitas-komunitas pemuda Lampung perlu berhimpun membahas potensi ekowisata yang dapat dikembangkan oleh UMKM setempat.
Ketiga, Pemuda Peduli APBN juga perlu meningkatkan kapasitas keilmuannya melalui penelitian ilmiah. Dengan menghasilkan penelitian ilmiah terkait APBN, maka akan menjadi sumbangsih khasanah kelimuan bagi pengembangan pengelolaan APBN di Indonesia. Dengan didampingi oleh akademisi maupun praktisi keuangan negara, maka penelitian yang dilakukan akan semakin tajam dan terarah. Dan pada akhirnya, anak-anak muda Indonesia akan menjadi duta APBN yang akan memenuhi informasi-informasi positif terkait pengelolaan keuangan negara di tengah masyarakat, dan secara otomatis akan menekan informasi hoax yang beredar.
Ketiga peran tersebut dapat dimainkan oleh generasi milenial, sehingga tidak hanya menjadi penonton saja. Namun, dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan keuangan negara, baik nasional maupun daerah. Apakah mahasiswa dan pelajar mau memainkan peran ini? Sejak muda melek APBN. Selamat mencoba.
Opini dikirim oleh oleh Fajar Sidik S.H., M.Medkom. (Kepala Seksi PSAPP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung)
