SPPN VII Akan Kawal Proses Penyerobotan Tanah Oleh PT BMM, Hingga Ke MA

GR (WAY KANAN) –  Koordinator lapangan (Korlap) aksi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SPPN) VII Ferry Rosadiansyah, mengatakan, bahwa seluruh pekerja dan komponen yang ada di PTPN 7, akan mengawal proses Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA).

Hal itu dikemukakan Ferry Rosadiansyah, usai pertemuan dengan Panitera Pengadilan Negeri (PN), Blambangan Umpu Way Kanan, Selasa (30/1/2018).

Dalam kesempatan ini, Sasmika, Sekjen SPPN VII menyampaikan kepada massa pekerja perkebunan beberapa poin yang diakomodir oleh PN Blambangan Umpu.

Terkait tuntutan pekerja, Korlap Ferry mengatakan, bahwa perjuangan belum selesai. “Setelah ini, kata dia, seluruh potensi yang ada di PTPN VII agar tetap kompak mengawal proses hukum Peninjauan Kembali (PK) yang sedang berjalan di Mahkamah Agung. Kita harus mempertahankan aset Negara, aset milik kita semua,” kata dia.

Sementara itu, Kuasa Hukum PTPN VII Jumiyati menjelaskan, sengketa lahan HGU PTPN VII di lahan seluas 4.650 hektar telah diserobot oleh PT BMM sejak 2006. Melalui proses hukum dari tingkat pertama, hingga saat ini belum putus.

“Kami sedang mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Tetapi, kami dapat kabar lahan tersebut akan disita eksekusi oleh PN Blambangan Umpu. Makanya kami ke sini menyatakan menolak pelaksanaan sita eksekusi dimaksud,” kata dia.

Selian itu ia menyampikan rasa optimis terhadap upaya hukum PK yang sedang diajukan PTPN VII dengan adanya bukti baru (novum) maka Majelis Hakim Mahkamah Agung akan mengabulkan PK PTPN VII.

Oleh karenanya penundaan sita eksekusi sangat perlu untuk dilakukan karena dikhawatirkan akan timbul permasalahan hukum baru apabila PK PTPN VII dikabulkan. Sedangkan PN Blambangan Umpu telah mengeksekusi objek lahan perkara dimaksud, yang berpotensi merugikan aset Negara.

Menanggapi itu, Humas PN Blambangan Umpu Fadesha mengatakan pihaknya sudah mengabulkan desakan massa SPPN VII melalui surat resmi yang sudah dikirim ke Polres. Ia mengatakan, pihaknya akan menunda pelaksanaan sita eksekusi tersebut dan berjanji akan menginformasikan perkembangan kasus sengketa ini kepada para pihak yang berperkara.

Saat ditanya sampai kapan penundaan sita eksekusi dan kemungkinan eksekusi, Fadesha tidak memberi kepastian. “Yang pasti, setiap kami akan melakukan keputusan hukum atas suatu perkara, pasti kami akan sampaikan pemberitahuan kepada semua pihak yang terlibat. Jadi, tidak mungkin kita melakukan eksekusi “kucing-kucingan” seperti yang disebut tadi,” kata dia. (*)