Per Tanggal 1 Maret Urus Surat Tanah dan SIM Wajib Jadi Peserta BPJS Kesehatan

infogeh.co, Jakarta – Kartu BPJS Kesehatan akan menjadi salah satu syarat bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan publik. Mulai dari mengurus surat di kepolisian seperti Surat Izin Mengemudi () hingga mengurus surat jual beli tanah di Kementerian ATR/BPN.

Kebijakan ini terjadi setelah Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

Inpres ini dikeluarkan untuk dilaksanakan oleh 30 kementerian lembaga dalam rangka menggenjot kepesertaan di BPJS Kesehatan atau program JKN-KIS hingga mencapai 98 persen.

Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Taufiqulhadi membenarkan adanya arahan tersebut dari presiden. Aturan ini bakal mulai berjalan per 1 Maret 2022.

“Betul (mulai berlaku) 1 Maret,” ujar Taufiqulhadi kepada kumparan, Minggu (20/2).

Selain mesti terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, lancarnya pembayaran iuran juga akan menjadi pertimbangan Kementerian ATR meloloskan urat surat tanah tersebut.

“Sebaiknya warga negara yang baik tidak boleh menunggak iuran kesehatannya sendiri. Kalau ada peserta yang menunggak berarti dia enggak sanggup beli tanah,” tuturnya.

Adapun Inpres ini diteken oleh Presiden Jokowi sejak 6 Januari 2022. Sejalan dengan ini, Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pun sudah memastikan lembaganya sebagai pelaksana program JKN-KIS bakal melaksanakan arahan tersebut.

BPJS Kesehatan sudah mengintegrasikan data kepesertaan dengan seluruh kementerian lembaga yang diberikan instruksi buat melaksanakan arahan Presiden Jokowi.

“Hadirnya Inpres Nomor 1 Tahun 2022 mampu mempererat sinergi kita untuk bersama-sama menjaga sustainability (keberlanjutan) Program JKN-KIS. Sehingga masyarakat memperoleh kepastian akses pelayanan kesehatan yang berkualitas,” ujar Ghufron.

Berita ini telah lebih dulu diterbitkan di halaman resmi Kumparan.com

Editor/Wartawan