Pemkot Bandar Lampung Dapat Titah dari DPRD Kota Agar Segera Serahkan SPMT pada Oktober Nanti, Buntu Isu Viral yang Menyeret Hotman Paris

Infogeh.co, Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) setempat diminta langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandar Lampung agar segera menyerahkan Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT) bagi 1.166 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru pada Oktober 2022 mendatang.

Perintah tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan buntut dari viralnya beberapa P3K guru formasi 2021 asal Kota Bandar Lampung yang memberikan curhatannya langsung kepada pengacara kondang Hotman Paris di Kopi Johny, Senin 26 September 2022 lalu.

Ketua DPRD Bandar Lampung, Wiyadi mengatakan dalam penyusunan APBD Murni 2022, tidak adanya instruksi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait adanya kewajiban Pemkot Bandar Lampung untuk menganggarkan gaji P3K.

“Pada saat itu (penyusuan APBD 2022, red) pemkot dan DPRD belum tahu berapa jumlah P3K yang akan ditetapkan. Karena kewenangan penetapan dari pemerintah pusat,” ujar Wiyadi dalam konferensi pers di Pemkot Bandar Lampung, Senin 26 September 2022.

Wiyadi melanjutkan, informasi yang didapat meyebutkan bahwa awal mula perekrutan P3K untuk daerah penggajiannya dialihkan ke daerah yang semula dari pemerintah pusat.

Namun, lanjut Wiyadi, pihak pusat memang telah menetapkan 1.166 P3K guru untuk Kota Bandar Lampung sendiri.

Karena ada pengaduan dari P3K ke DPRD melalui Komisi 4 yang ditindak lanjuti Komisi 1 dan 2, sehingga diberlakukanlah solusi pemberian SK pada Juli 2022.

“Supaya memberikan keyakinan dan ketenangan ke P3K, maka SK dibagikan. Tapi dengan pembagian SK tersebut tidak serta merta terima gaji dan bertugas. Karena dasar P3K terima gaji dan tugas bukan SK saja. Tapi ada SPMT,” terangnya.

Dikarenakan pada APBD Induk 2022 tidak dianggarkan gaji P3K, maka disepakti gaji P3K selanjutnya dianggarkan pada APBD Perubahan 2022 yang telah disahkan 23 September 2022 dengan total anggaran masuk senilai Rp 11,7 miliar untuk gaji dan tunjangan 1.166 P3K November dan Desember 2022 mendatang.

“Karena 23 September selesai pengesahan APBD Perubahan maka ditindak lanjuti dengan evaluasi dari Pemprov Lampung paling lambat 14 hari. Setelah itu, turun lagi ke pemkot untuk menjawab hasil evalusi pemprov sekitar 7 hari,” ungkapnya.

“Kalau sudah ok semua maka masuk anggaran daerah. Proses butuh waktu. Ini akan selesai di Oktober, paling cepat minggu pertama. Kami minta pemkot Oktober sudah serahkan SPMT, sehingga mereka tugas dan November terima gaji,” ungkapnya.

Pun termasuk isu lain terkait kabar transferan DAU sejumlah Rp 43 miliar dan Rp 38 miliar untuk gaji P3K, Wiyadi mengatakan hal tersebut tidaklah benar.

Ia bahkan telah lebih dari tiga kali mengkonfirmasi hal ini ke BPKAD Bandar Lampung.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di sini