Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto Dipecat dari IDI karena Langgar Kode Etik

infogeh.co, Jakarta – Mantan menteri kesehatan dr Terawan Agus Putranto diberhentikan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Keputusan tersebut diketahui dalam Muktamar ke-31 IDI yang berlangsung di gedung Banda Aceh Convention Hall (BCH), Aceh, Jumat (25/3) malam.

Ketua IDI Aceh dr Safrizal Rahman membenarkan kabar tersebut. Katanya, keputusan itu memang telah direkomendasikan dari sebelumnya.

“Ini sudah direkomendasikan sejak muktamar sebelumnya,” kata Safrizal saat dikonfirmasi kumparan, Sabtu (26/3).

Safrizal menyebutkan, rekomendasi pemberhentian dr Terawan tersebut bukanlah hal baru. Sebab, tiga tahun yang lalu sudah direkomendasikan tapi belum dijalankan.

“Saat muktamar ini ditanyakan dan kembali jadi rekomendasi,” ujarnya.

Menurut Safrizal, keputusan ini sudah sudah melalui proses panjang dan lama. Bahkan, telah diberikan kesempatan untuk dr terawan membela diri.

“Berkali-kali surat panggilan dilayangkan namun tidak pernah mendapat tanggapan,” ungkapnya.

Kendati demikian untuk penjelasan lebih lanjut, kata Safrizal, hal ini bisa ditanyakan langsung kepada pengurus pusat IDI.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) tengah membacakan rekomendasi keputusan penetapan pemecatan terhadap Terawan. Ada tiga poin yang disampaikan. Berikut bunyinya:

  • Meneruskan hasil sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat doktor Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI
  • Pemberhentian dilakukan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja
  • Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bila mengacu pada pedoman organisasi dan tata laksana MKEK 2018, rekomendasi yang diberikan MKEK kepada Terawan ini berdasarkan sanksi dalam kategori empat.

Diketahui, sanksi MKEK terbagi menjadi empat kategori. Pertama, bersifat murni Pembinaan. Kategori Dua, bersifat penginsafan tanpa pemberhentian keanggotaan. Kategori ketiga, bersifat penginsafan dengan pemberhentian keanggotaan sementara. Dan kategori keempat bersifat pemberhentian keanggotaan tetap.

Sanksi kategori keempat ini dijatuhkan apabila sejawat melakukan pelanggaran etik sangat berat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (2) pedoman organisasi dan tata laksana. Namun tak dijelaskan bentuk pelanggaran etik seperti apa yang terkategori sebagai pelanggaran sangat berat ini.

“Pelanggaran etik ringan mendapatkan minimal satu jenis sanksi kategori 1. Pelanggaran etik sedang mendapatkan satu jenis sanksi kategori 2 dan kategori 1. Pelanggaran etik berat mendapatkan minimal satu jenis sanksi kategori 1, satu jenis kategori 2, dan satu jenis sanksi kategori 3. Pelanggaran etik sangat berat mendapatkan sanksi kategori 4 berupa pemberhentian keanggotaan tetap,” demikian bunyi pasal 29 ayat (2).

Berita ini telah lebih dulu ditebitkan di halaman resmi Kumparan.com

Editor/Wartawan