Mahasiswa Madura Blokade Suramadu, Tolak Presiden Tiga Periode

infogeh.co, Madura – Sejumlah mahasiswa di Pulau Madura, Jawa Timur, yang tergabung dalam gerakan ‘Trunojoyo Bergerak’ memblokade akses Jembatan Suramadu. Mereka meminta pejabat publik baik di tingkat daerah, provinsi, hingga pusat agar tidak lengah dan segera merespons penderitaan rakyat.

Koordinator aksi Abdurrahman Wahid mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak dan sembako jadi masalah utama. Namun, kata dia, malah elite politik dan segelintir pejabat sibuk membahas wacana presiden tiga periode.

“Atas nama rakyat kita memblokade Suramadu biar publik tahu hingga presiden bahwa impian masyarakat Madura beserta mahasiswa menolak wacana presiden tiga periode dan penolak penundaan pemilu 2024, BBM dan sembako saja timpang tidak ditangani,” kata Abdurrahman, Senin (11/4).

Aksi blokade Suramadu membuat arus lalu lintas kendaraan dari dan menuju Madura sedikit terhambat. Setelah blokade ini mahasiswa rencananya akan melanjutkan dengan menggelar aksi di Kantor DPRD Bangkalan.

Unjuk rasa juga terjadi di Kabupaten Sampang dan Pamekasan. Sejumlah tokoh agama di Sampang menggelar demonstrasi dengan tuntutan yang sama yakni menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi

Sementara di Pamekasan, mahasiswa menyegel ruang Kantor Ketua DPRD Pamekasan.

Penyegelan ini dipicu oleh kekesalan mahasiswa yang hendak berdialog dengan para wakil rakyat. Ketika mahasiswa memasuki gedung dewan, hanya ada dua anggota DPRD yang hadir dari total 45 anggota dewan.

“Kami ingin berdiskusi dengan wakil rakyat, tapi di sini tidak ada yang hadir termasuk Ketua DPRD,” kata Koordinator aksi Syaiful Bahri.

Unjuk rasa besar digelar mahasiswa di sejumlah daerah hari ini, Senin 11 April. Aksi di Jakarta dimotori oleh BEM SI dan sejumlah elemen mahasiswa lain.

Demonstrasi juga digelar di Surabaya, Makassar, Palu, Bandung, Semarang, hingga Samarinda. Demo ini mengusung sejumlah tuntutan utama, di antaranya menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu dan menuntut pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Berita ini telah lebih dulu diterbitkan di halaman resmi Cnnindonesia.com

Editor/Wartawan