Kasus Sindikat Joki CPNS 2021 di Lampung Dibongkar

infogeh.co, Bandarlampung –┬áDitreskrimsus Polda Lampung menangkap empat tersangka kasus perjokian seleksi CPNS 2021. Mereka adalah AN (27), MR (24), MRA (26), dan IG (35).

Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Arie Rachman Nafirin mengatakan ke empat tersangka meraup keuntungan hingga ratusan juta. Dengan menjamin bisa memasukkan para peserta CPNS menjadi PNS.

“Tersangka meraup keuntungan hingga Rp300 juta per satu orang CASN,” katanya, Senin, 25 April 2022.

Selain Polda Lampung, pengungkapan kecurangan seleksi CPNS atau CASN ini juga terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Selatan (Polrestabes Makassar, Polres Tanah Toraja, Polres Sidrap, Polres Palopo, Polres Luwu, Polres Enrekang, dan Polda Sulawesi Tenggara.

Modus operandi yang dilakukan para pelaku adalah menggunakan aplikasi remote access dan perangkat khusus yang dimodifikasi oleh para pelaku sehingga komputer yang digunakan peserta bisa diakses oleh orang lain dari jarak jauh.

“Sementara ini, Lampung ada empat tersangka yang diungkap dari tiga titik lokasi yaitu Itera, Korem, dan SMK Yadika Pringsewu,” ujarnya.

Peran keempat tersangka yaitu inisial IG berperan menyusun duduk calon ASN, MRA berperan bagian remote akses kontrol yang mengatur seluruh perangkat komputer. AN oknum pegawai honorer BKD Provinsi Lampung berperan memberikan informasi kepada para calon ASN, MR berperan mengisi seluruh tes calon ASN.

“Jadi para peserta hanya duduk dan menghadapi laptop, seolah berupaya menjawab tes yang diberikan panitia tes CASN,” katanya.

Di Lampung sudah ada 58 orang CASN yang telah didiskualifikasi, karena terbukti telah curang dalam seleksi CPNS

Arie menambahkan dari titik lokasi tes Korem diungkap satu orang tersangka dan lokasi tes SMK Yadika diungkap tiga orang tersangka. “Sementara di titik lokasi tes Itera masih dilakukan pengembangan,” katanya

Para tersangka tersebut dikenakan pasal berlapis yakni Pasal 30 Ayat 1/ Pasal 32 Ayat 1/ Pasal 34 Ayat 1 UU ITE perubahan No. 19 Tahun 2016 dan Pasal 55 dan 56 KUHPN dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun.

Berita ini telah lebih dulu diterbitkan di halaman resmi Lampost.co

Editor/Wartawan