Jokowi Melarang Keras Menteri Bicara Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode

infogeh.co, Jakarta – Presiden Joko Widodo lagi-lagi angkat bicara soal gaduh wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.

Ia menyindir langsung para menterinya. Jokowi bilang, tidak ingin ada lagi menteri yang bicara soal presiden 3 periode maupun pemilu ditunda. Momen ini terjadi saat Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Jokowi pun meminta jajarannya fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara. “Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” ucapnya.

Sebelum menyinggung isu tersebut, Jokowi menyampaikan soal pentingnya memiliki sense of crisis. Di tengah sulitnya situasi rakyat akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, kata Jokowi, para menteri harusnya bisa menyampaikan pernyataan yang lebih berempati.

“Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat,” kata presiden.

Jokowi pun meminta jajarannya fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara. “Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” ucapnya.

Sebelum menyinggung isu tersebut, Jokowi menyampaikan soal pentingnya memiliki sense of crisis. Di tengah sulitnya situasi rakyat akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, kata Jokowi, para menteri harusnya bisa menyampaikan pernyataan yang lebih berempati.

“Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat,” kata presiden.

Jika isu amendemen bergulir, maka hal itu jadi urusan DPR. Pemerintah, kata dia, tak punya kewenangan terkait ini.

Moeldoko meminta masyarakat untuk berpikir jauh ke depan. Ia tidak ingin publik berputar-putar bicara soal diskursus yang tidak produktif.

Berita ini telah lebih dulu diterbitkan di halaman resmi Kompas.com