Bupati Bogor dan Pemeriksa BPK Terjerat OTT KPK dan Jadi Tersangka

infogeh.co, Bogor –  KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka. Ade diduga memberikan suap kepada pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat agar Kabupaten Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2021.

“AY (Ade Yasin) ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (28/4) dini hari.

Ade dijerat bersama dengan tujuh orang tersangka lainnya. Mereka adalah:

Pemberi suap:

  • Ade Yasin selaku Bupati Bogor
  • Maulana Adam, Sekdis PUPR Kabupaten Bogor
  • Ihsan Ayatullah Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor
  • Rizki Taufik selaku PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor

Penerima suap:

  • Anthon Merdiansyah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis
  • Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kab. Bogor
  • Hendra Nur Rahmatullah Karwita, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa
  • Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa

Diduga ada suap dengan nilai miliaran rupiah dari Ade dkk kepada pegawai BPK Perwakilan Jabar agar Kabupaten Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah 2021 dari BPK Perwakilan Jabar.

Padahal dalam temuan audit, ditemukan sejumlah masalah terutama dalam Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Diduga ada proyek yang pelaksanaanya tidak sesuai dengan kontrak.

Agar Pemkab Bogor mendapat opini WTP, Ade Yasin dkk diduga memberikan uang yang nilainya miliaran rupiah. Pada saat OTT, KPK menemukan uang tunai Rp 570 juta dan dalam rekening senilai Rp 454 juta.
Sebagai pemberi suap, Ade dkk dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Tipikor.

Sementara penerima suap dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Tipikor.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mereka langsung ditahan oleh KPK untuk 20 hari pertama. Penahanan untuk memudahkan proses pemeriksaan dalam penyidikan.

Berita ini telah lebih dulu diterbitkan di halaman resmi Kumparan.com

Editor/Wartawan